Prinsip Bebas Nilai dan Cara Mengatasinya

A.    Problem Etis Dalam Ilmu Pengetahuan

Rasional ilmu pengetahuan terjadi sejak Rene Descartes dengan sikap skeptis  - metodisnya meragukan segala sesuatu, kecuali dirinya sedang ragu – ragu (cogito ergo sum). Sikap ini berlanjut pada masa Aufklarung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman rasional tentang dirinya dan alam.

Weber menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai, tetapi ilmu – ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Nilai – nilai itu harus di implikasikan oleh bagian – bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan atau rasional. Habermas berpendirian teori sebagai produk ilmiah tidak pernah bebas nilai. Pendidirian ini diwarisi Habermas dari pandangan Husserl yang melihat fakta atau ojek alam diperlukan oleh ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi. Habermas menegaskan lebih lanjut bahwa ilmu pengetahuan alam terbentuk berdasarkan kepentingan teknis. Ilmu pengetahuan alam tidaklah netral, karena isinya tidak lepas sama sekali dari kepentingan praktis. Kepentingannya adalah memelihara serta memperluas bidang alaing pengertian antar manusia dan perbaikan komunikasi. Kepentingan itu bekerja pada tiga bidang, yaitu pekerjaan, otoritas, dan bahasa. Pekerjaan merupakan ilmu pengetahuan alam, otoritas merupakan kepentingan ilmu sosial, dan bahasa merupakan kepentingan ilmu sejarah dan hermeneutika. 

B.     Kontroversi Masalah Bebas Nilai

Akhir-akhir ini banyak dijumpai pasangan suami isteri yang sudah puluhan tahun menikah, tetapi belum dikaruniai keturunan datang kepada dokter ahli kandungan (spesialis reproduksi, obstetri, dan ginekologi). Tentunya pasangan suami isteri itu datang dengan membawa impian, setelah keluar dari ruang dokter spesialis kandungan mereka memperoleh alternatif solusi yang membantu mereka agar segera bisa menimang momongan. Alternatif solusi tersebut adalah bayi tabung.

Penemuan metode bayi tabung sebagai solusi bagi para pasangan suami isteri yang menginginkan keturunan di luar cara reproduksi alamiah tersebut memang cukup diterima oleh masyarakat. Para pasangan yang tadinya sulit memperoleh momongan karena kelainan yang terjadi dalam organ reproduksi mereka atau disebabkan faktor usia serta berbagai faktor lainnya, kini bisa memperoleh keturunan melalui proses bayi tabung. Penemuan dalam bidang reproduksi itu pun kemudian disusul dengan penemuan lain yang lebih spektakuler lagi, yakni kloning (reproductive cloning). Dengan reproductive cloning, dimungkinkan adanya proses duplikasi manusia, bahkan dengan disertai motivasi untuk mendapatkan kulitas individu yang sempurna. Namun, untuk penemuan yang terakhir itu, masih tersisa kontoversi yang menyertainya.

Dalam sebuah kuliah umum yang berbicara tentang perkembangan teknik reproduksi buatan yang ditinjau dari kaca mata etika dan hukum, disampaikan sebuah ilustrasi yang menggambarkan fenomena futuristik yang mungkin terjadi 1 abad, 50 tahun, atau mungkin bahkan hanya dalam waktu 10 tahun yang akan datang. “Nantinya telah dibuka ‘mall genetics sebagai bentuk perseroan (bisnis), minimal dalam bentuk kooperasi kedokteran (badan usaha), untuk merangkai kesempurnaan genetik, sebagai ekspresi genetik pesanan bagi bayi yang diidamkan oleh seorang ‘gadis’, atau seorang ‘pemuda’, sebagi ‘single parent’, sebagai ekspresi kasih sayang manusia di abad itu.” (Moeloek, F.A, “Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan”, disampaikan pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Bandung, 4-6 Oktober 2002). Ilustrasi tersebut ingin mengatakan bahwa dengan perkembangan sains dan teknologi dalam ranah ilmu pengetahuan bukan tidak mungkin apa yang sebelumnya tak pernah dipikirkan manusia dalam masalah yang selama ini dianggap sebagai urusan Yang Kuasa semata, nantinya bisa menjadi kenyataan. Saat ini kloning masih menjadi kontroversi, entah bagaimana nanti yang terjadi di tahun 2020. Keniscayaan teknik reproduksi yang semakin canggih karena berkembangnya ilmu pengetahuan bisa jadi tidak akan sekedar menjadi wacana.

Dengan penemuan-penemuan yang begitu spektakuler dan fenomenal, ilmu pengetahuan memang semakin menemukan jati dirinya. Namun, nilai lain tidak bisa dimungkiri berpotensi pula mencampuri otonomi ilmu pengetahuan itu sendiri. Moralitas, etika, dan hukum yang berlaku dalam konteks sosial dan berkembang dalam kehidupan publik mau tidak mau ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan, meskipun intervensi tersebut telah diminimalisir. Terkait dengan hal itu, perdebatan yang selalu menarik dalam membicarakan ilmu pengetahuan dan kontroversi setiap penemuan yang dilahirkannya adalah masalah ‘bebas nilai.’ Di satu sisi ilmu pengetahuan hendak berkembang secara independen, dengan tanpa memerhatikan nilai lain di luar dirinya. Namun, di sisi lain tidak bisa dielakkan ada nilai tertentu yang menyertai perkembangannya (politik, religius, maupun moral). Hingga akhirnya perdebatan tentang ‘bebas nilai’ dalam ilmu pengetahuan dirasa sia-sia karena pada faktanya ilmu pengetahuan itu sendiri terbebani oleh nilai-nilai yang menyertainya pada zaman dan konteks berlembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam kasus ini, kloning menjadi salah satu contohnya. Kontroversi yang mencakup nilai moral, etika, serta hukum di dalamnya menjadi satu bukti nyata yang mengerucut pada relevansi bebas nilai dalam ilmu pengetahuan.

C.    Tinjauan Teoretis Masalah ‘bebas nilai’ Dalam Ilmu Pengetahuan

Sejak saat pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan masalah moral. Ketika Copernicus (1473-1543) mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa “bumi yang berputar mengelilingi matahari” dan bukan sebaliknya seperti yang dinyatakan dalam ajaran agama maka timbullah interaksi antara ilmu dan moral (yang bersumber pada ajaran agama) yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik ilmu ingin mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan (nilai-nilai) yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan (nilai moral), seperti agama. Dari interaksi ilmu dan moral tersebut timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang berkulminasi pada pengadilan inkuisisi Galileo pada tahun 1633. Galileo oleh pengadilan agama dipaksa untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari (Sumantri, 2001:233).

Kilasan sejarah yang mengangkat penemuan teori heliosentris itu menjadi contoh kedua setelah kloning, yang menyinggung tentang masalah bebas nilai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Galileo menjadi tokoh yang “dikorbankan” demi suatu upaya pemurnian jati diri ilmu pengetahun. Nilai moral (otoritas agama), telah mencampuri wilayah ilmiah ilmu pengetahuan untuk menemukan suatu kebenaran dari data empiris yang digalinya.

Bebas nilai diartikan sebagai tuntutan bagi ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan tanpa memerhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan. Dengan kata lain ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan, karena itu ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan berdasar pada pertimbangan lain di luarnya. Jadi, ilmu pengetahuan harus dikembangkan semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tuntutan bebas nilai bagi ilmu pengetahuan itu sendiri sebenarnya tidak mutlak. Tuntutan bebas nilai hanya berlaku bagi nilai lain di luar nilai yang menjadi taruhan utama ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan tetap peduli terhadap nilai tertentu pada diri ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu nilai kebenaran dan nilai kejujuran.

Sekurang-kurangnya ada dua tujuan yang hendak dicapai dari pemberlakuan tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan tanpa memerhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan. Tujuan tersebut adalah:

a.       Agar ilmu pengetahuan tidak mengalami distorsi.

Distorsi ilmu pengetahuan bisa terjadi jika ilmu pengetahuan tunduk pada pertimbangan lain (politik, religius, maupun moral) di luar ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan tunduk pada pertimbangan lain, ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang secara otonom. Itu berarti ilmu pengetahuan menjadi tidak murni sama sekali.

b.      Agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi kebenaran saja.

Latar belakangnya adalah apabila ilmu pengetahuan tidak bebas dari nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan, kebenaran sangat mungkin dikorbankan demi nilai lain itu.

Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapai ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Ilmuwan golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam tahap ini tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, terlepas apakah pengetahuan itu dipergunakan untuk tujuan baik ataukah untuk tujuan yang buruk. Ilmuwan golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya kegiatan keilmuan haruslah berlandaskan pada asas-asas moral. Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni, (1) ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya dua perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan; (2) ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik sehingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi salah penggunaan; dan (3) ilmu telah berkembang sedemikian rupa sehingga terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perubahan sosial. Berdasarkan ketiga hal itu maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan (Sumantri, 2001:234).

D.    Relevansi masalah ‘bebas nilai’ dalam ilmu pengetahuan

Untuk menengahi perdebatan tentang permasalahan ‘bebas nilai,’ terdapat satu tawaran sintesis yang di dalamnya mencoba membedakan antara context of discovery dan context of justification.

Context of discovery menyangkut konteks di mana ilmu pengetahuan ditemukan. Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak terjadi, ditemukan, dan berlangsung dalam kevakuman. Ilmu pengetahuan selalu ditemukan dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dalam konteks sosial tertentu. Termasuk di dalamnya adalah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan muncul dan berkembang demi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Jadi, ilmu pengetahuan tidak muncul mendadak begitu saja. Ada konteks tertentu yang melahirkannya. Oleh karena itu, tidak bisa disangkal bahwa dalam melakukan kegiatan ilmiahnya, ilmuwan dimotivasi oleh keinginan, baik itu bersifat personal maupun kolektif, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang lebih luas dari sekedar kebenaran ilmiah murni. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang jauh lebih luas dari sekedar faktor murni ilmiah, yang ikut mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Tidak bisa disangkal pula bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam konteks tertentu yang sekaligus sangat ikut memengaruhinya. Berkaitan dengan ini, sulit dibayangkan bahwa ilmu pengetahuan bebas dari nilai-nilai baik itu yang dianut oleh setiap ilmuwan secara individual maupun yang dianut oleh setiap lembaga dan masyarakat di mana ilmu pengetahuan itu dikembangkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan context of justification adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian dan kegiatan ilmiah. Inilah konteks di mana kegiatan ilmiah dan hasil-hasilnya diuji berdasarkan kategori dan kriteria yang murni ilmiah. Di mana yang berbicara adalah data dan fakta apa adanya serta keabsahan metode ilmiah yang dipakai tanpa mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan lain di luar itu. Jadi, satu-satunya yang dipertimbangkan adalah bukti empiris dan penalaran logis – rasional dalam membuktikan kebenaran suatu hipotesis atau teori. Dengan kata lain, satu-satunya nilai yang berlaku dan diperhitungkan adalah nilai kebenaran.

E.     Kegiatan Nilai dan Nilai Etisnya

Dalam kaitan dengan otonomi ilmu pengetahuan, masih ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Otonomi ilmu pengetahuan tentu tidak bisa dan tidak boleh berarti bahwa penelitian ilmiah tidak perlu menghiraukan nilai luar ilmiah apa pun. Pada situasi konflik perlu diperhatikan bahwa konflik sebenarnya tidak berlangsung antara nilai – nilai etis di suatu pihak dan nilai – nilai ilmiah di lain pihak.  Dikarenakan kewajiban etis bersifat absolut. Ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai, dikarenakan ia sendiri mengejawantahkan suatu nilai etis, bertambah relevansi etisnya karena semakin erat kaitannya dengan praksis.

F.     Nilai dan Obyektifitas

Salah satu kesulitan yang dihadapi ilmu – ilmu manusia ialah cara khusus manusia terlibat dalam ilmu – ilmu itu, sebagai subyek maupun obyek. Ia terlibat sebagai subyek tentu karena dialah yang mempraktekkan ilmu pengetahuan alam. Tapi ia terlibat sebagai obyek, hanya sejauh ia sebagai makhluk alam bisa menjadi pokok pmbicaraan ilmu alam. Sebab, sebagai makhluk alam ia dikuasai oleh hukum – hukum fisis, kimiawi, dan biologis. Tetapi kegiatan yang dilakukan ilmu alam tidak merupakan obyek penelitian ilmu alam. Karena ilmu alam merupakan suatu aktivitas manusiawi yang khas.